BeritaIDN, PACITAN – Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Pacitan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Namun, di balik angka-angka dan dokumen laporan yang rapi, Sekretaris Daerah Pacitan, Heru Wiwoho, melihat capaian ini lebih dari sekadar keberhasilan administratif. Menurutnya, WTP adalah cermin dari budaya kerja birokrasi yang sehat, disiplin, dan kolektif.
“WTP itu bukan soal angka-angka saja. Ini soal kepercayaan. Soal bagaimana kita semua membangun sistem yang saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling memperkuat,” ujar Heru saat ditemui Rabu (7/4/2025).
Heru menegaskan bahwa sebagai nahkoda Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pacitan, dirinya terus mendorong semangat kolektif di seluruh perangkat daerah. Ia mengaku tak pernah lelah memberikan dukungan moral agar roda birokrasi tetap berjalan harmonis dan tertib.
Baginya, ritme kerja yang disiplin dan kolaboratif menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Ia mengingatkan bahwa satu titik kelalaian saja bisa berdampak pada keseluruhan laporan keuangan pemerintah daerah.
“Kalau ada satu saja yang tidak tertib, maka keseluruhan laporan bisa terdampak. Jadi tidak ada ruang untuk ego sektoral. Semua harus saling menjaga, karena satu nilai buruk bisa mencoreng kinerja seluruh instansi,” tegas Heru.
Ia juga menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi teknis, tetapi bentuk nyata dari pertanggungjawaban moral pemerintah kepada masyarakat. Integritas, menurutnya, bukan hal yang bisa ditawar dalam pelayanan publik.
“WTP ini bukan akhir, tapi tolok ukur. Kita akan terus perbaiki, terus tingkatkan. Karena masyarakat butuh bukti, bukan hanya janji,” tandasnya.
Lebih jauh, Heru berkomitmen untuk membangun iklim birokrasi yang progresif dan adaptif. Ia ingin ASN Pacitan menjadi sosok yang terbuka terhadap evaluasi, siap belajar dari kesalahan, dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, hanya birokrasi yang terbuka dan memiliki semangat perbaikan berkelanjutan yang bisa membangun kepercayaan publik secara utuh.
Dengan pencapaian WTP ke-12 ini, Heru berharap bisa menjadi pemantik semangat baru bagi seluruh jajaran ASN di Pacitan agar terus menjaga integritas dan profesionalitas.
Opini WTP sendiri merupakan bentuk pernyataan dari auditor BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun dan disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan.
Capaian ini tentu bukan hasil instan. Di baliknya terdapat kerja keras lintas sektor dan kesadaran kolektif untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas anggaran. Heru pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi dan memberikan masukan terhadap jalannya roda pemerintahan.
“Keterlibatan publik itu penting. Kritik dan saran dari masyarakat menjadi bagian penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya. (*)
