BeritaIDN, PACITAN – Harga benih bening lobster (benur) di Kabupaten Pacitan terus mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini membuat para nelayan pengumpul benur semakin terpukul karena merosotnya nilai jual hasil tangkapan mereka.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, Bambang Marhendrawan menyebut bahwa anjloknya harga benur dipengaruhi langsung oleh kebijakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menjadi penentu harga acuan nasional.
“Harga benur itu sangat tergantung pada harga penerimaan dari BLU. Saat ini harga di BLU sebesar Rp8.500 per ekor,” ujar Bambang, Kamis (8/5/2025).
Namun, menurutnya, harga tersebut jarang berlaku secara riil di lapangan. Banyak koperasi dan pengepul justru membeli benur jauh di bawah harga patokan yang ditetapkan pemerintah.
Pasalnya, dari harga Rp8.500 tersebut, masih harus dipotong kontribusi untuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per ekor. Hal inilah yang membuat koperasi tak mendapat margin keuntungan yang memadai.
“Kalau koperasi beli dengan harga segitu, mereka tidak dapat margin, jadi akan beli lebih rendah, dan pengepul lebih rendah lagi,” terang Bambang.
Situasi diperburuk dengan tidak menentunya pembelian dari BLU yang bermarkas di Tangerang. BLU hanya membuka pembelian ketika ada permintaan dari luar negeri, seperti Vietnam dan beberapa negara lain.
“Saat tidak ada pembukaan pembelian, benur menumpuk, harga jatuh, dan nelayan mengalami kerugian besar,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi ini sangat rawan karena benur adalah makhluk hidup. Penurunan kualitas sedikit saja bisa berdampak besar pada harga jual.
“Kalau kualitasnya menurun, misalnya ada sedikit warna cokelat di tubuhnya, dari harga Rp5.000 bisa turun jadi Rp1.000 bahkan tidak dibeli sama sekali,” sebut Bambang.
Melihat kompleksitas persoalan ini, Dinas Perikanan Pacitan telah menjalin komunikasi aktif dengan Direktorat Jenderal Pengawasan KKP. Salah satu upaya yang didorong adalah agar BLU secara rutin mengeluarkan pre-order (PO) kepada koperasi.
“Kami juga minta supaya kalau BLU tutup, ada informasi resmi ke kami, agar bisa disampaikan ke nelayan supaya bisa mengatur produksi,” tambahnya.
Ia berharap ada sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat, BLU, dan pelaku usaha benur di daerah. Menurut Bambang, keterbukaan informasi menjadi kunci agar nelayan tidak terus dirugikan oleh fluktuasi harga yang tidak menentu.
“Setiap ada informasi atau opini, mari kita saling berkomunikasi. Pemerintah dan nelayan punya niat baik yang sama, menyejahterakan masyarakat pesisir,” tutupnya. (*)
