BeritaIDN, PACITAN – Rencana pembangunan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Pacitan masih belum bisa dimulai. Meski lahan telah tersedia, proyek tersebut saat ini masih dalam tahap pengadaan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan menunggu diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pacitan, Suparlan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas lima hektare untuk pembangunan sekolah tersebut. Namun, pembangunan fisik belum dapat dimulai lantaran SPK dari pemerintah pusat belum diterbitkan.
“Yang pertama kita usulkan adalah penyiapan lahan seluas 5 hektare, dan itu sudah kita siapkan. Sekarang proses pengadaan pembangunannya masih di Kementerian PU. Insyaallah bulan Juni sudah keluar SPK,” ujar Suparlan saat ditemui pada Rabu (21/5/2025).
Proyek pembangunan gedung Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program nasional yang mencakup 65 daerah terpilih pada gelombang pertama. Meski bangunan permanen belum berdiri, pemerintah daerah berupaya agar kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat segera dimulai.
“Untuk Pacitan, KBM awal akan menggunakan gedung Diklat yang saat ini dalam proses rehab. Targetnya selesai pada minggu ketiga Juli. Anggaran rehab berasal dari pusat, dan kami hanya sebagai tim teknis lapangan,” jelas Suparlan.
Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pacitan dipilih sebagai tempat sementara untuk KBM. Gedung ini tengah menjalani proses rehabilitasi agar bisa digunakan secara optimal sebelum gedung permanen selesai dibangun.
Mengenai waktu pasti peletakan batu pertama pembangunan gedung Sekolah Rakyat, Suparlan mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah pusat.
“Yang jelas terakhir informasi dari kementerian masih proses pengadaan. Sementara ini kami fokus membuka akses jalan menuju lokasi yang dulunya berupa sawah dan itu dalam,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Pacitan diproyeksikan rampung dalam waktu dua tahun. Proyek ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran dari pemerintah pusat dengan estimasi total mencapai Rp100 miliar per unit sekolah.
“Layout sudah ada, meskipun sifat tanahnya di Pacitan berbeda dari gambaran umum. Yang penting seluruh fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, asrama, hingga sarana olahraga bisa tertampung dalam satu kawasan,” tutur Suparlan.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan ini akan dilakukan melalui mekanisme tender terbuka yang ditangani langsung oleh pemerintah pusat, tanpa keterlibatan pengadaan dari pemerintah daerah.
Lebih jauh, Suparlan berharap agar masyarakat yang nanti terpilih untuk mengakses fasilitas Sekolah Rakyat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal.
“Kami harap warga yang memenuhi kriteria benar-benar memaksimalkan fasilitas yang telah disiapkan. Ini kesempatan besar bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” pungkasnya. (*)
