BeritaIDN, PACITAN — Persoalan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Pacitan kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi II DPRD Pacitan, Arifin, yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), secara terbuka mengakui bahwa nasib guru honorer hingga kini masih jauh dari kata layak.
Ia menilai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pacitan saat ini belum cukup untuk memberikan perhatian maksimal terhadap mereka.
“Sebagian orang mengatakan guru sudah sejahtera, sebagian lagi belum. Bagi ASN, hari ini ya sudah lumayan. Tapi di luar ASN, kondisinya betul-betul memprihatinkan. Banyak guru di pelosok maupun perkotaan yang belum berstatus ASN,” kata Arifin saat ditemui, Selasa (26/8/2025).
Arifin menjelaskan, akar persoalan kesejahteraan guru honorer tidak lepas dari keterbatasan fiskal daerah. Ia menyebut kemampuan APBD Pacitan memang belum memadai untuk menanggung beban peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik non-ASN.
“Kemampuan APBD kita masih belum cukup untuk memberikan perhatian yang lebih kepada guru honorer. Pemerintah baru bisa sebatas itu karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini bukan semata persoalan di daerah. Keterbatasan transfer dari pemerintah pusat juga membuat ruang fiskal semakin sempit. Dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang relatif kecil, pilihan kebijakan Pemkab Pacitan pun menjadi terbatas.
Arifin mengakui bahwa masyarakat Pacitan selama ini sudah memberikan kontribusi besar melalui pajak. Namun, ia menilai kontribusi itu belum mampu berdampak signifikan pada kesejahteraan guru honorer.
“Peran masyarakat cukup besar lewat pajak kendaraan, bangunan, dan lainnya. Namun itu belum berdampak signifikan untuk kesejahteraan honorer,” tegasnya.
Ia menambahkan, penggunaan pajak dan retribusi daerah memang dialokasikan ke berbagai sektor. Namun alokasi untuk pendidikan, khususnya bagi guru honorer, belum bisa diprioritaskan lebih besar karena dana harus dibagi untuk kebutuhan lain yang juga mendesak.
Upaya DPRD Mendorong PAD
Sebagai wakil rakyat, Arifin menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Pacitan berupaya mendorong peningkatan PAD. Menurutnya, hanya dengan memperkuat sumber pendapatan daerah, APBD akan memiliki daya dukung lebih besar bagi kesejahteraan para guru.
“Kita berupaya keras supaya PAD meningkat, itu salah satu cara agar anggaran untuk kesejahteraan guru bisa ditingkatkan, apalagi alokasi transfer dari pusat berkurang,” ujarnya.
Arifin menekankan, upaya peningkatan PAD bisa dilakukan melalui pengembangan potensi lokal, optimalisasi pajak, hingga mendorong investasi. Namun ia menyadari, semua itu membutuhkan proses dan kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
Perhatian Pemerintah Pusat Masih Ada
Meski demikian, Arifin tidak menutup mata bahwa pemerintah pusat tetap memberikan perhatian pada persoalan pendidikan dan guru. Ia menilai ada komitmen dari pemerintah pusat, meskipun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh guru honorer di daerah.
“Pemerintah pusat sebenarnya memperhatikan kondisi guru. Tetap semangat untuk mengabdi demi generasi penerus bangsa,” tutupnya. (*)
