BeritaIDN, PACITAN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pacitan 2026 dipastikan terguncang. Pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp99 miliar. Dampaknya, total anggaran yang semula Rp1,647 triliun harus disesuaikan menjadi sekitar Rp1,5 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pacitan, Bagus Surya Pratikna, menyebut pemotongan itu jadi pukulan berat bagi keuangan daerah. Selama ini Pacitan sangat bergantung pada transfer pusat.
“Dengan adanya pemotongan Rp99 miliar itu, APBD kita benar-benar akan terguncang. Apalagi sekitar 36 persen anggaran itu digunakan untuk belanja pegawai, belum lagi nanti dengan adanya PPPK paruh waktu,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Sebelum pemangkasan, sektor pendidikan menjadi prioritas utama dengan alokasi terbesar. Namun setelah penyesuaian, hampir semua organisasi perangkat daerah (OPD) bakal mengalami pergeseran anggaran.
“Sepertinya setelah pemotongan Rp99 miliar itu, setiap dinas bakal geser semua. Intinya kita ini bukan memperbaiki, tetapi menyusun ulang dari awal,” tegasnya.
Banggar saat ini menunggu hasil sinkronisasi terbaru dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah rampung, hasilnya akan dibahas bersama komisi terkait pekan depan.
“Kemarin kami baru rapat paripurna nota APBD 2026. Setelah nota, pembahasan Banggar dan TAPD dilanjutkan, baru nanti ada plot anggaran per OPD,” jelas Bagus.
Ia juga mengingatkan bahwa pemangkasan ini bisa berdampak pada sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kalau berbicara pembangunan, yang paling ditunggu masyarakat kan infrastruktur. Dengan pemotongan ini, kemungkinan besar pembangunan Pacitan di 2026 juga akan terpuruk,” katanya.
Bagus berharap semua pihak bisa bergandengan tangan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini jadi PR kita bersama. Menaikkan PAD tidak bisa hanya mengandalkan bupati, ketua DPRD, atau anggota dewan, tetapi semua pihak harus ikut ambil bagian,” pungkasnya.
Sebelum pemotongan, alokasi KUA & PPAS 2026 Pacitan tercatat sebagaimana berikut:
- Pendidikan: Rp84,6 miliar
- Kesehatan: Rp76,2 miliar
- Pekerjaan umum dan penataan ruang: Rp71,1 miliar
- Perumahan dan kawasan permukiman: Rp45,7 miliar
- Sosial: Rp12 miliar
- Pengendalian penduduk dan KB: Rp11,3 miliar.
Perlu diketahui selama ini APBD Pacitan sangat bergantung pada transfer pusat. (*)
