BeritaIDN, PACITAN – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di sejumlah wilayah Kabupaten Pacitan terus menjadi sorotan, hal tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan stok.
Aparat kepolisian mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut.
Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menegaskan, pihaknya menemukan indikasi distribusi LPG bersubsidi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat pangkalan. Karena itu, ia meminta agar dinas yang membidangi perdagangan dan tenaga kerja segera turun tangan melakukan pengawasan.
Menurut Ayub, pangkalan LPG seharusnya memprioritaskan penjualan kepada masyarakat atau rumah tangga, bukan kepada pengecer yang berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Jangan sampai pangkalan tidak mau jual lalu kongkalikong dengan pengecer. Pengecer bisa berspekulasi berani ambil harga di atas HET, mengambil kesempatan,” kata Ayub, Senin (16/3/2026).
Ia mengungkapkan, dari hasil pemantauan di lapangan, sebenarnya stok dan kuota LPG 3 kilogram di sejumlah pangkalan masih tersedia. Namun kerap kali gas tersebut disebut sudah dialokasikan untuk pelanggan atau pengecer.
“Di pangkalan sebenarnya ready, kuota ada. Tapi alasannya selalu untuk pelanggan atau pengecer,” ujarnya.
Ayub juga menerima informasi adanya praktik penjualan gas dari pangkalan kepada pengecer dengan selisih harga sekitar Rp5 ribu di atas harga eceran tertinggi (HET). Jika HET sekitar Rp18 ribu, maka pangkalan bisa menjual kepada pengecer sekitar Rp23 ribu per tabung.
Kondisi itu kemudian membuat harga LPG 3 kilogram di tingkat pengecer melonjak. Di beberapa tempat, gas melon tersebut bahkan dijual kepada masyarakat dengan harga Rp28 ribu hingga Rp35 ribu per tabung.
Kapolres menegaskan pihaknya akan terus memantau distribusi LPG bersubsidi tersebut. Jika ditemukan pangkalan yang terbukti melakukan praktik yang merugikan masyarakat, kepolisian akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan dinas terkait.
“Jika terbukti ada modus seperti itu, akan kami tindak dan kami laporkan ke Disperindag agar izinnya dicabut,” tegasnya.
Ia juga menilai dinas terkait perlu mengambil langkah tegas seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah lain, yakni dengan mengarahkan pangkalan untuk lebih dahulu melayani pembelian individu atau rumah tangga sebelum menjual kepada pengecer.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar distribusi LPG bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama menjelang momen hari raya. (*)
