BeritaIDN, PACITAN – Siang tadi, Selasa (25/2/2025) matahari terasa lebih garang dari biasanya. Jalanan mendidih, namun semangat mahasiswa justru semakin membara. Aliansi Cipayung Pacitan—gabungan dari PMII, HMI, GMNI, IMM, dan Aliansi BEM se-Pacitan—berduyun-duyun menuju Pendopo Kabupaten dan Gedung DPRD Pacitan.
Mereka datang bukan untuk wisata sejarah, melainkan membawa lima tuntutan yang, kalau diabaikan, bisa menjadi bara api yang membakar wibawa para pejabat.
Mereka menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran daerah yang dianggap menyesakkan, ketimpangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, mendesak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pacitan, dan menolak revisi Undang-Undang TNI yang berpotensi mengembalikan bayang-bayang Orde Baru.
Sejak pagi, mahasiswa sudah berbaris rapi, melakukan longmarch dari JLS pertigaan Markas TNI AL ke Pendopo Kabupaten, lalu berlanjut ke Gedung DPRD.
Mereka ada yang membawa keranda bertuliskan nama pejabat, lengkap dengan foto presiden dan wakil presiden. Pengeras suara menyalak, membelah udara.
Di depan kantor wakil rakyat, mahasiswa menunggu, tapi yang ditunggu malah lenyap entah ke mana.
“DPRD, Kalian Digaji Rakyat, Tapi Bersembunyi!”
Ketiadaan mayoritas anggota DPRD menjadi bahan bakar bagi orasi mahasiswa. “Kemana anggota DPRD yang lain? Mereka dipilih rakyat, digaji dari pajak rakyat, tapi saat rakyat datang menyampaikan aspirasi, justru bersembunyi? DPRD Pacitan harusnya malu!” teriak koordinator lapangan aksi, Ihsan.
Gedung dewan yang megah itu mendadak terasa dingin, kontras dengan panasnya jalanan. Mahasiswa yang awalnya datang dengan harapan berdialog, justru hanya bertemu enam anggota DPRD.
Itu pun dengan jawaban yang lebih banyak berputar-putar ketimbang menyentuh substansi.
“Kami datang bukan untuk mendengar basa-basi. Kami ingin komitmen nyata, bukan janji-janji politik yang ujung-ujungnya basi!” seru Ketua PC PMII Pacitan, Al Ahmadi.
Dari pihak DPRD, akhirnya muncul janji yang, kalau tidak dipantau ketat, bisa saja terbang bersama angin. Wakil ketua dewan menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa paling lambat dalam tujuh hari kerja.
Aksi mahasiswa tidak terlampau mudah percaya.
“Kalau dalam waktu tujuh hari efektif tidak ada tindak lanjut dari DPRD Pacitan, jangan salahkan kami jika nanti kami datang dengan massa yang lebih besar! Rakyat sudah muak dengan pejabat yang hanya duduk manis tanpa bekerja!” ancam Ketua Umum HMI Pacitan, Roky.
Aksi hari itu berakhir dengan satu ultimatum keras: DPRD Pacitan punya waktu seminggu untuk membuktikan janjinya, atau bersiap menghadapi gelombang demonstrasi yang lebih besar.
Satu hal yang pasti, mahasiswa Pacitan sudah menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam ketika keadilan terancam. Dalam politik, janji bisa jadi permainan kata-kata. Tapi di jalanan, suara rakyat selalu punya caranya sendiri untuk didengar.
