BeritaIDN, PACITAN – Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi, merespons mencuatnya kembali wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pilkada langsung menjadi tidak langsung. Menurutnya, hingga kini wacana tersebut masih sebatas kajian dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah pusat maupun partai politik.
Arif menilai, salah satu faktor utama yang melatarbelakangi munculnya wacana tersebut adalah pertimbangan efisiensi anggaran. Selama ini, pilkada langsung dinilai membutuhkan biaya sangat besar, baik untuk penyelenggaraan maupun pengawasan.
“Bisa jadi pilkada langsung dianggap biayanya tinggi. Saya yakin pemerintah pusat punya kajian bahwa pilkada tidak langsung melalui DPRD itu jauh lebih murah, apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” kata Arif, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, anggaran pilkada tidak hanya terserap pada proses pemungutan suara, tetapi juga melibatkan banyak unsur, mulai dari KPU, Bawaslu, hingga petugas teknis di lapangan sampai tingkat TPS.
“Kalau anggaran itu dikumpulkan se-Indonesia, tentu jumlahnya sangat besar,” ujarnya.
Meski demikian, Arif menegaskan bahwa pandangan tersebut masih bersifat pengamatan pribadi. Ia mengaku belum mengetahui konsep matang terkait rencana perubahan sistem pilkada tersebut.
“Sejauh ini saya juga belum tahu konsep matangnya. Ini masih sebatas rabaan pandangan saya,” katanya.
Di sisi lain, Arif memahami sikap sebagian kalangan, terutama aktivis, yang tetap menginginkan pilkada langsung dipertahankan. Menurutnya, pilkada langsung dianggap sebagai hasil perjuangan panjang dalam memperkuat kedaulatan rakyat.
“Mungkin banyak aktivis yang ingin pilkada langsung tetap ada karena itu bagian dari perjuangan kedaulatan, dari rakyat dan oleh rakyat,” jelasnya.
Sebagai pimpinan DPRD sekaligus kader partai politik, Arif mengakui posisinya tidak mudah. Ia harus menyeimbangkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan partai.
“Kami ini kan pertama wakil rakyat, kedua keterwakilan partai. Jadi selain memperjuangkan kepentingan rakyat, kami juga harus patuh pada kebijakan partai,” ungkapnya.
Ia menilai, keputusan terkait sistem pilkada seharusnya dikaji secara komprehensif, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dampaknya terhadap stabilitas keamanan dan kondusivitas nasional.
“Yang paling penting itu keamanan dan kondusivitas negara. Mau langsung atau tidak langsung, itu harus benar-benar dipertimbangkan,” tegasnya.
Arif juga menyebut, hingga saat ini belum ada arahan dari pengurus pusat partai terkait sikap resmi soal pilkada langsung atau tidak langsung.
“Belum ada arahan dari DPP. Apakah nanti disahkan atau tidak, kita lihat bagaimana publik menyikapi isu ini,” ujarnya.
Ia berharap kalangan akademisi, mahasiswa, dan aktivis ikut terlibat mengkaji wacana tersebut secara objektif, dengan melihat dampak jangka panjang bagi demokrasi dan masa depan bangsa.
“Perlu dikaji untung ruginya, bukan hanya secara finansial, tetapi juga terhadap keberlangsungan kehidupan bernegara,” tambahnya.
Sementara itu, Arif mengimbau masyarakat umum agar tetap tenang dan tidak terprovokasi, sembari terus mengikuti perkembangan isu secara kritis.
“Masyarakat tetap fokus pada aktivitas ekonomi sehari-hari. Isu ini biar dikaji bersama secara proporsional,” pungkasnya. (*)
