BeritaIDN, PACITAN – PDI Perjuangan Kabupaten Pacitan menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui DPRD. Partai berlambang banteng itu menilai skema tersebut berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat dan mencederai demokrasi.
Ketua DPC PDI-P Pacitan, Heru Setyanto, menegaskan bahwa penolakan itu merupakan keputusan resmi partai, bukan sikap pribadi. PDI-P, kata dia, konsisten mengawal konstitusi dan hak politik rakyat.
“PDI-P konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan mengawal konstitusi. Itu sikap kami,” kata Heru, Kamis (15/1/2026).
Heru yang juga Wakil Ketua DPRD Pacitan menyebut, penolakan terhadap pilkada tidak langsung merupakan instruksi langsung Ketua Umum PDI Perjuangan dan telah menjadi keputusan partai secara nasional.
“Sudah menjadi instruksi ibu ketua umum dan keputusan partai. Sikap PDI-P jelas menolak pilkada tidak langsung,” tegasnya.
Menurut Heru, mekanisme pemilu dan demokrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah pusat harus berpijak pada prinsip-prinsip konstitusional.
“Demokrasi dan proses pemilu itu bagian dari konstitusi. Maka sudah menjadi kewajiban kami untuk mengawal dan menjadi penyeimbang pemerintah,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan panjangnya sejarah perjuangan demokrasi di Indonesia. Heru mengutip pesan Bung Karno agar bangsa ini tidak melupakan sejarah, termasuk perjuangan reformasi 1998 yang melahirkan sistem pemilihan langsung.
“Reformasi lahir dari perjuangan rakyat, mahasiswa, pemuda, dan aktivis. Salah satu hasilnya adalah pemilihan langsung. Itu tidak boleh dilupakan,” ujarnya.
Heru menilai, jika pilkada tidak langsung kembali diterapkan, maka akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat akan berkurang. Ia bahkan mengingatkan potensi kembalinya praktik kekuasaan lama.
“Kalau pemilihan tidak langsung, pertanggungjawaban kepada rakyat pasti berkurang. Ini bukan soal efisiensi, tapi soal kualitas demokrasi. Ini kemunduran,” tegasnya.
Meski demikian, Heru berharap para pengambil kebijakan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Saya berharap para penguasa benar-benar berpikir untuk kesejahteraan rakyat, bukan mempolitisasi rakyat demi kepentingan pribadi dan golongan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Heru juga mengapresiasi sikap para pemuda dan aktivis yang menyuarakan penolakan terhadap wacana pilkada tidak langsung.
“Kami mengapresiasi pemuda dan aktivis yang bersuara hari ini. Itu bagian dari perjuangan demokrasi, dan PDI-P mendukung penuh,” pungkasnya. (*)
