BeritaIDN, PACITAN — Pemkab Pacitan menyambut baik hadirnya program Sekolah Rakyat yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai bisa menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat miskin di daerah.
Meski begitu, hingga kini Pemkab Pacitan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program tersebut.
“Iya, kami masih menunggu juknis,” ujar Plt Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Pacitan, Khemal Pandu Pratikna, Selasa (15/4/2025).
Belum Ada Kepastian Jenjang Pendidikan
Khemal menjelaskan, program Sekolah Rakyat secara nasional rencananya akan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Namun untuk di Pacitan, belum ada kepastian jenjang mana yang akan diterapkan karena belum ada juknis yang turun.
“Kita juga belum mendapatkan juknisnya. Bisa jadi nanti konsep Sekolah Rakyat di Pacitan akan berbeda dengan daerah lain,” katanya.
Anggaran Ditanggung Pusat, Pemkab Siapkan Lahan
Terkait anggaran, Khemal menyebut seluruh biaya program ini bakal ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun, besaran nominalnya masih belum diketahui.
“Kalau untuk nominal anggaran kita belum tahu. Tapi yang jelas, semua 100 persen dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, soal pembangunan fisik sekolah juga akan dilakukan mulai dari nol. Pemerintah daerah hanya bertugas menyediakan lahan, sementara bangunan, fasilitas pendidikan, dan tenaga pengajar jadi urusan pusat.
“Nanti pemerintah daerah hanya menyiapkan lahannya saja, sedangkan pembangunan dan pengadaan fasilitas sepenuhnya di pusat,” jelas Khemal.
Usul Sekolah Asrama untuk SMP dan SMA
Dinsos Pacitan, kata Kemal sudah berkoordinasi dengan balai Sentra Kartini berharap di Pacitan itu yang program sekolah rakyat itu di jenjang SMP maupun SMA.
“Terkait dengan regruping jenjang itukan SD, saya kira dengan konsep asrama itu nanti mungkin pertimbangannya lebih cenderung ke jenjang SMP dan SMA karena orang tua itu lebih berani untuk melepas ke asrama, tapi masih prediksi karena kita masih menunggu juknis dari pemerintah pusat,” ucapnya.
Namun, usulan itu masih sebatas prediksi. “Kita tetap menunggu juknis dari pusat,” tambahnya.
Saat ini, Dinsos Pacitan juga telah berkoordinasi dengan Balai Sentra Kartini Temanggung untuk mendorong agar embrio Sekolah Rakyat di Pacitan bisa dimulai tahun ini, bertepatan dengan penerimaan siswa baru.
“Harapan kami seperti itu, dan jenjangnya nanti SMA,” ujar Khemal.
Sasaran Warga Miskin, Tunggu Mekanisme Seleksi
Program ini ditujukan khusus bagi masyarakat miskin di Pacitan. Namun, mekanisme seleksi masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat.
“Terkait pengambilan data, kita bisa pakai data keluarga miskin di DTKS, Regsosek, maupun DTSEN. Tapi kembali lagi, juknisnya belum ada,” terang Khemal.
Hal serupa berlaku untuk rekrutmen tenaga pendidik. “Karena kembali lagi, semuanya ditarik ke pusat,” imbuhnya.
Meski masih menunggu kejelasan, Khemal berharap semua elemen masyarakat di Pacitan bisa memberikan dukungan terhadap program ini. Sebab, menurutnya, kualitas SDM jadi kunci utama kemajuan daerah.
“Upaya ini tentunya harus didukung oleh masyarakat, oleh kita semua seluruh komponen di Kabupaten Pacitan. Karena sekarang, kemajuan suatu daerah adalah SDM-nya,” tandasnya.
Ia optimistis, hadirnya Sekolah Rakyat bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Pacitan dan menyiapkan generasi unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Kami sangat berharap program ini bisa berjalan baik di Pacitan, dan SDM kita bisa bersaing secara nasional ke depannya,” pungkas Khemal. (*)
