BeritaIDN, PACITAN – Satuan pendidikan di Kabupaten Pacitan terancam mengalami kekurangan tenaga pengajar menyusul tingginya gelombang pensiun di sektor pendidikan tahun ini.
Dari total 364 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan yang memasuki masa purna tugas sepanjang Januari hingga Desember 2026, sebanyak 230 orang di antaranya merupakan guru.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pacitan, Ruly Dwi Angsono Budiarto mengatakan, komposisi ASN yang pensiun tahun ini memang didominasi oleh tenaga pendidik, sementara sisanya berasal dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
“Kalau dari guru ini sudah 230 orang. Sisanya itu dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Memang setiap tahun trennya banyak di guru karena jumlah guru itu paling banyak,” ungkap Ruly, Kamis (12/11/2026).
Di tengah kekosongan ratusan kursi pendidik tersebut, Pemkab Pacitan belum bisa melakukan rekrutmen baru. Ruly menyebut peluang pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2026 kemungkinan besar tidak ada karena terbentur kemampuan fiskal daerah.
“Untuk tahun ini kemungkinan tidak, karena kita juga mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.
Sebagai solusi darurat untuk menambal kekurangan pengajar di sekolah-sekolah, Pemkab Pacitan mengandalkan mekanisme redistribusi guru yang ada serta mengoptimalkan peran PPPK paruh waktu yang telah diangkat sebelumnya.
“Kalau untuk menutup kekurangan guru pada saat ini, kita hanya bisa mengandalkan PPPK paruh waktu yang diangkat kemarin itu sama redistribusi. Itu kewenangannya di Dinas Pendidikan untuk menata guru,” jelas Ruly.
Adapun terkait peluang pembukaan usulan formasi ASN baru pada tahun 2027 mendatang, pihak BKPSDM Pacitan menyatakan masih belum memiliki kepastian dan sepenuhnya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Untuk pembukaan formasi itu mutlak nanti dari Kemenpan yang biasanya meminta untuk pembukaan formasi. Kita tinggal memproses usulannya, apakah disetujui atau tidak,” pungkasnya. (*)
