BeritaIDN, PACITAN – Kelangkaan LPG 3 kilogram kembali terjadi menjelang Idulfitri. Kondisi yang berulang tiap tahun ini menuai kritik keras. Ketua Projo Pacitan, John Vera, bahkan menyebutnya sebagai “kejahatan permanen” karena tak pernah benar-benar diantisipasi.
Kelangkaan gas bersubsidi itu bukan cerita baru. Setiap mendekati Lebaran, pola yang sama terulang: pasokan seret, warga panik, harga merangkak naik. Situasi ini, menurut John, menunjukkan lemahnya respons pemerintah daerah dalam membaca kebutuhan lapangan.
“Ini kejahatan yang permanen. Setiap tahun kejadian yang sama, tapi tidak pernah diantisipasi. Ini wujud ketidakmampuan pemda,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Ia menilai persoalan tidak semata soal stok, tetapi juga kebijakan yang kerap tidak matang. Salah satunya larangan pengecer yang justru memicu masalah baru di tingkat bawah.
“Penyebab kelangkaan itu juga diperparah kebijakan yang kurang siap, seperti larangan pengecer,” katanya.
Di sisi lain, pengawasan distribusi dinilai masih longgar. Praktik penimbunan dan penyaluran yang tidak tepat sasaran disebut masih terjadi, membuat LPG bersubsidi tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat yang berhak.
John mendesak pembenahan menyeluruh. Mulai dari penerapan distribusi tertutup yang lebih ketat, perbaikan data penerima subsidi, hingga penindakan tegas terhadap distributor yang menyimpang.
“Distribusi harus diperketat, data penerima dibenahi, dan oknum yang bermain harus ditindak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pola kebijakan yang selama ini lebih banyak menyasar hilir, tanpa membenahi rantai distribusi dari pangkalan hingga ke konsumen.
“Setiap jelang Lebaran selalu langka, karena kebijakan hanya fokus di hilir. Padahal yang perlu dibenahi itu rantai distribusinya secara menyeluruh,” imbuhnya.
Dampak di lapangan mulai terasa. Harga melonjak, masyarakat resah. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memukul pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada LPG 3 kilogram.
“Kalau terus begini, UMKM seperti pedagang gorengan atau rumah makan bisa kembali ke kayu bakar,” ujarnya.
John juga mempertanyakan kesiapan Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi (Disdagnaker) Pacitan dalam memetakan kebutuhan LPG menjelang Lebaran.
“Ini Disdagnaker gimana, kok bisa gas sulit di momen seperti ini. Mapping kebutuhan jelang Lebaran harusnya sudah jelas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian Disdagnaker Pacitan, Sukanto, menyatakan distribusi LPG masih dalam kondisi terkendali. Pihaknya, bersama kepolisian, telah melakukan monitoring ke agen dan pangkalan.
“Hari ini kami monev bersama Polres, cek ke pangkalan dan agen. Dari laporan, pengiriman lancar,” katanya.
Ia juga mengklaim ada tambahan kuota LPG untuk Pacitan guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan.
“Ada penambahan kuota hingga 220 persen untuk Pacitan,” tambahnya.
Meski begitu, fakta di lapangan menunjukkan kelangkaan tetap terjadi. Persoalan klasik ini pun kembali menguji keseriusan pemerintah dalam memastikan distribusi energi bersubsidi tepat sasaran. (*)
