BeritaIDN, PACITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan tengah menyiapkan skema tiket terusan seharga Rp15 ribu untuk mengakses dua destinasi wisata pantai sekaligus, yakni Pantai Watu Karung dan Pantai Srau. Kebijakan yang dirancang untuk memudahkan wisatawan sekaligus menekan biaya kunjungan tersebut ditargetkan mulai berlaku pada tahun 2027.
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Pacitan, Munirul Ichwan mengatakan, rencana penerapan tiket terusan ini sedang diselaraskan dengan proses pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Melalui skema baru tersebut, tarif yang dikenakan kepada pengunjung menjadi lebih hemat dibandingkan sistem tiket terpisah yang berlaku selama ini.
“Kalau dulu mengeluarkan Rp20 ribu untuk masuk, Watu Karung Rp10 ribu, Srau Rp10 ribu. Besok insyaallah Rp15 ribu sudah bisa dapat dua destinasi wisata yang istimewa,” kata Munirul, Jumat (6/11/2026).
Dalam praktiknya, wisatawan yang telah membeli tiket terusan di salah satu pantai tidak perlu lagi membayar retribusi tambahan saat berpindah ke destinasi lainnya.
“Jadi masuk kawasan, nanti misalnya masuk Srau, kita bayar Rp15 ribu, nanti ke Watu Karung sudah gratis. Jadi enggak bayar lagi di Watu Karung,” jelasnya.
Untuk mendukung integrasi kawasan tersebut, Disparbudpora memetakan tiga titik pintu masuk utama, yakni melalui akses Pantai Klayar, jalur Watu Karung bagian utara, serta jalur barat yang mengarah ke kawasan Pantai Klayar.
Kajian Regulasi untuk Wisata Kelolaan Desa
Meski memberikan kemudahan akses, skema tiket terusan ini baru mencakup destinasi yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, yaitu Pantai Watu Karung dan Pantai Srau.
Adapun sejumlah objek wisata lain yang berada di jalur kawasan tersebut, seperti Karang Bolong dan Pantai Ngiroboyo, saat ini berada di bawah pengelolaan pemerintah desa.
Oleh karena itu, Disparbudpora Pacitan masih perlu melakukan koordinasi lebih lanjut bersama pemerintah desa setempat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) apabila skema tiket terusan hendak diperluas ke destinasi wisata desa.
“Karang Bolong dengan Pantai Ngiroboyo itu dikelola oleh pemerintah desa. Tentu ini harus butuh pendalaman secara regulasi, bagaimana skemanya harus jelas dulu,” ungkap Munirul.
Ia menambahkan, gagasan mengintegrasikan tiket terusan dengan objek wisata kelolaan desa sebelumnya sudah pernah dibahas dan disambut positif. Namun, pematangan teknis penjualan tiket serta regulasi pembagiannya harus dipastikan tuntas terlebih dahulu sebelum diterapkan.
“Kita sepakat dengan ini karena betul-betul memudahkan wisatawan yang masuk Pacitan. Akan tetapi, skema teknis inilah yang harus kita perdalam agar supaya di kemudian hari tidak ada permasalahan yang serius,” pungkasnya. (*)
