BeritaIDN, PACITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan tengah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk lima wilayah perencanaan (WP) kawasan perkotaan guna memperjelas arah pengembangan wilayah, struktur ruang, hingga percepatan perizinan investasi.
Lima wilayah yang masuk dalam program Bantuan Teknis (Bantek) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut meliputi Kawasan Perkotaan Kecamatan Bandar, Kebonagung, Nawangan, Tegalombo, dan Tulakan.
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pacitan, Tulus Widaryanto mengatakan, tahapan konsultasi publik dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) telah dilaksanakan pada 27 Oktober hingga 3 November 2026.
Forum tersebut membahas analisis wilayah, konsep rencana struktur dan pola ruang, serta identifikasi materi yang berpotensi memengaruhi lingkungan hidup.
“Pada pertemuan kemarin, kita meminta masukan dari masyarakat, mulai kepala desa, tokoh masyarakat, sampai pelaku usaha di masing-masing kecamatan. Intinya, kita menggali informasi mengenai arah pengembangan wilayah ke depan,” kata Tulus, Selasa (10/11/2026).
Saat ini, seluruh usulan yang terjaring tengah disempurnakan oleh tim konsultan untuk disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, termasuk melengkapi informasi yang belum tergambar di dalam peta rencana tata ruang.
Selain menetapkan zona permukiman, perdagangan, jasa, dan industri, penyusunan peta RDTR ini juga memberikan perhatian khusus pada aspek infrastruktur serta pemetaan titik rawan bencana.
“Misalnya ada wilayah yang rawan bencana, tetapi belum tergambar dalam peta, itu nanti kita perbaiki lagi. Seperti di sekitar Kecamatan Nawangan, ada lokasi yang pernah mengalami genangan saat hujan deras hingga terjadi longsoran. Hal-hal seperti itu perlu dimasukkan dalam pembahasan,” ungkapnya.
Arah Pengembangan Spesifik di Lima Kecamatan
Berdasarkan dokumen Bantek Penyusunan RDTR, masing-masing dari lima kawasan perkotaan tersebut memiliki isu strategis dan arah pengembangan yang berbeda sesuai karakteristik serta potensi lokalnya:
* Kawasan Perkotaan Bandar: Diarahkan pada penguatan pusat agribisnis, agroindustri, dan pelayanan wilayah melalui pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) Jeruk serta konektivitas regional koridor Arjosari–Purwantoro.
* Kawasan Perkotaan Kebonagung: Diarahkan pada penguatan pusat pelayanan, pengembangan kawasan peruntukan industri, peningkatan konektivitas melalui Jalur Lintas Selatan (JLS) dan rencana jalan tol, serta penguatan infrastruktur pendukung perikanan dan pariwisata.
* Kawasan Perkotaan Nawangan: Mencakup penguatan pusat pelayanan agropolitan, industri pengolahan hasil pertanian, sentra industri kecil dan menengah (IKM), serta peningkatan aksesibilitas menuju sentra produksi.
* Kawasan Perkotaan Tegalombo: Diarahkan pada penguatan pusat pelayanan kawasan dan ekonomi lokal berbasis agribisnis, industri pengolahan, serta penguatan koridor Pacitan–Ponorogo.
* Kawasan Perkotaan Tulakan: Mencakup pengembangan kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, serta UMKM pengolahan hasil pertanian.
“Tidak semuanya industri. Masing-masing wilayah punya karakteristik dan potensi sendiri, jadi disesuaikan dengan kondisi serta arah pengembangan wilayahnya,” jelas Tulus.
Ia menegaskan, seluruh arah pengembangan kawasan tersebut tetap wajib memperhatikan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kawasan resapan air, konservasi kawasan hulu, serta mitigasi wilayah rawan bencana.
Koordinasi Lintas Sektor dan Target Perizinan 1×24 Jam
Agar peruntukan ruang sinkron dengan kewenangan masing-masing instansi, Dinas PUPR melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pacitan, bagian hukum, pemerintahan, dan perekonomian sekretariat daerah, hingga unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti Bappeda dan Dinas Kehutanan.
Pembahasan lanjutan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan perangkat daerah dijadwalkan kembali digelar pada akhir November atau awal Desember 2026 setelah materi diperbaiki oleh konsultan.
“Minimal masih ada dua kali pertemuan lagi. Adapun anggarannya dari Kementerian ATR/BPN, mulai pembiayaan konsultan yang mengerjakan penyusunan dokumen hingga kebutuhan rapat pembahasannya,” terang Tulus.
Pemkab Pacitan menargetkan penyusunan dokumen RDTR beserta peta rencana untuk lima wilayah ini rampung hingga tahap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Desember 2026, sebelum dilanjutkan oleh Kementerian ATR/BPN pada 2027 hingga ditetapkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup).
Nantinya, keberadaan RDTR akan mempercepat kepastian layanan perizinan berusaha maupun pembangunan bagi masyarakat melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“Kalau RDTR sudah ada, untuk kegiatan pembangunan maupun usaha proses perizinannya lebih jelas dan cepat. KKPR bisa langsung keluar secara otomatis melalui sistem dengan waktu pelayanan sekitar 1 x 24 jam,” pungkasnya. (*)
