BeritaIDN, PACITAN – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perhubungan di Kabupaten Pacitan hingga Mei 2026 baru menyentuh angka 33,44 persen.
Dari target Rp3,1 miliar tahun ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Pacitan baru membukukan pendapatan sekitar Rp1,05 miliar atau tepatnya Rp1.057.317.000.
Capaian itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah. Sebab, sektor perhubungan selama ini termasuk penyumbang PAD strategis, mulai dari parkir berlangganan, parkir tepi jalan, hingga sewa kios terminal.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, Bambang Marhaendrawan, mengakui capaian saat ini masih berada di bawah target yang ditetapkan.
“Target PAD kita sekitar Rp3,1 miliar, hingga saat ini tercapai 33,44 persen atau Rp1.057.317.000 per hari ini,” kata Bambang, Rabu (20/5/2026).
Menurut dia, angka tersebut memang belum sesuai harapan. Masih ada kekurangan yang harus dikejar pada semester berikutnya agar target tahunan tidak meleset.
“Sebenarnya itu belum mencapai target, artinya kurangnya ini sedikit,” ujarnya.
Dishub Pacitan sendiri menggantungkan pemasukan dari sejumlah sektor layanan publik. Parkir berlangganan masih menjadi sumber utama, disusul parkir tepi jalan umum di sejumlah ruas protokol dan kawasan alun-alun, serta pendapatan dari penyewaan kios terminal.
“Sumber PAD yaitu dari parkir berlangganan, parkir tepi jalan di beberapa ruas jalan protokol dan area alun-alun serta sewa kios di beberapa terminal seperti terminal taxi Arjowinangun, kios terminal Punung, kios sub terminal Donorojo, kios terminal Jeruk yang kita bekerjasama dengan pihak desa,” jelasnya.
Meski capaian tahun ini masih tertahan di angka sepertiga target, Bambang menyebut kondisi tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, PAD Dishub hampir menyentuh target penuh dengan capaian mencapai sekitar 99 persen.
Namun, ada sejumlah faktor yang memengaruhi pendapatan sektor perhubungan. Salah satunya terkait kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berkaitan langsung dengan sistem parkir berlangganan.
“Kalau tahun lalu capaiannya 99 persen karena ada beberapa kendala di antaranya ada kendaraan yang kemudian tidak membayar pajak kendaraan karena di situ ada parkir berlangganan itu,” terangnya.
Selain itu, penurunan aktivitas ekonomi di kawasan terminal juga berdampak pada penerimaan daerah. Sejumlah kios di terminal disebut mulai kehilangan penyewa akibat minimnya keramaian penumpang.
Kondisi itu membuat sebagian pedagang memilih menghentikan kontrak sewa karena pendapatan dinilai tidak lagi sebanding dengan biaya operasional.
“Kendala lainnya itu di beberapa kios itu karena sekarang terminal itu tingkat keramaian dan sebagainya juga sangat menurun kemudian mereka ada yang memutus kontrak,” lanjut Bambang.
Di tengah capaian yang belum ideal, Dishub Pacitan berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan terus meningkat. Menurut Bambang, kepatuhan warga menjadi salah satu faktor penting untuk menopang pendapatan daerah.
“Mari kita bersama-sama mematuhi keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tepat waktu, taat membayar pajak kendaraan bermotor,” katanya.
Ia menegaskan, pajak kendaraan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan turut menjadi sumber pembiayaan pembangunan di berbagai sektor.
“Karena pajak itu juga sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan semua termasuk infrastruktur,” pungkasnya. (*)
