BeritaIDN, PACITAN – Penanganan dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pacitan masih terus berjalan.
Pemkab Pacitan memastikan respons dilakukan cepat dan terkoordinasi, sembari menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kejadian.
Ketua Satgas MBG Pacitan, Heru Wiwoho Supadi Putra, mengatakan laporan awal langsung ditindaklanjuti dengan turun ke lokasi.
Tim dari Dinas Kesehatan mengambil sampel, memeriksa kondisi lapangan, dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Begitu kejadian, Dinkes langsung turun mengambil sampel, melihat situasi di lokasi, dan koordinasi dengan BGN. Dari BGN juga sudah turun dan dilakukan suspend sementara,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Sampai saat ini, kata Heru, seluruh pasien telah tertangani. Pemantauan kondisi korban juga masih dilakukan setiap hari. Tinggal menunggu hasil laboratorium untuk mengungkap penyebab pasti dugaan keracunan tersebut.
“Yang penting semua pasien sudah tertangani dan terus dipantau. Tinggal menunggu hasil lab untuk mengetahui penyebab pastinya,” imbuhnya.
Di sisi lain, kejadian ini langsung dijadikan bahan evaluasi bersama. Heru menekankan pentingnya respons cepat dari sekolah jika menemukan hal janggal dalam distribusi makanan.
“Kalau terjadi sesuatu, sekolah harus segera melaporkan secara berjenjang. Ini penting agar penanganan bisa cepat dilakukan,” tegasnya.
Ia menilai koordinasi lintas instansi sejauh ini berjalan cukup baik. Bahkan sebelumnya, sejumlah catatan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan sudah disampaikan, termasuk soal instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di dapur SPPG.
Evaluasi, lanjutnya, tidak akan berhenti di kasus ini saja. Pengawasan akan diperkuat, terutama di tingkat sekolah yang berhadapan langsung dengan siswa sebagai penerima manfaat. Salah satu langkah sederhana yang didorong adalah pengecekan awal makanan sebelum dibagikan.
“Sekolah juga bisa melakukan pengecekan awal, termasuk mencicipi makanan sebelum dibagikan. Ini akan terus kita sosialisasikan secara berjenjang,” jelasnya.
Terkait dapur SPPG, Heru memastikan pemeriksaan rutin sebenarnya sudah berjalan. Ia menyebut, kasus dugaan keracunan ini merupakan yang pertama terjadi di Pacitan sejak program berjalan.
“Kalau kejadian seperti ini, sebelumnya tidak ada. Ini yang pertama,” katanya.
Namun, ia juga menegaskan peran Satgas MBG hanya sebatas pengawasan dan pendampingan. Soal penghentian operasional dapur, bukan menjadi kewenangan mereka.
“Kami sifatnya membantu agar program berjalan baik dan sukses. Untuk penghentian operasional itu bukan kewenangan kami,” ujarnya.
Menjawab kekhawatiran orang tua, termasuk yang memilih membekali anak dari rumah, Heru meminta masyarakat tetap tenang. Ia memastikan penyusunan menu MBG sudah melalui kajian ahli gizi dan berada dalam pengawasan BGN.
Selain itu, kapasitas produksi dapur juga mulai disesuaikan.“Porsi yang sebelumnya sampai 4 ribu, sekarang sudah dikurangi menjadi di bawah 3 ribu,” ungkapnya.
Ke depan, ia berharap insiden ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pengelola dapur SPPG untuk lebih hati-hati. Perbaikan kualitas layanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Ini jadi pengalaman bersama. Kita ambil hikmahnya untuk perbaikan ke depan,” tuturnya.
Sementara itu, untuk pembiayaan pengobatan korban, sebagian sudah ditangani melalui BPJS. Adapun skema tanggung jawab lainnya masih dibahas lebih lanjut, termasuk mengacu pada pengalaman daerah lain.
“Kalau sudah ada BPJS ya menggunakan BPJS. Untuk lainnya, saat ini masih dirapatkan. Dari pengalaman di daerah lain seperti Jombang, ada yang ditanggung oleh BGN,” pungkasnya. (*)
