BeritaIDN, PACITAN – Kebijakan work from home (WFH) di lingkungan Pemkab Pacitan disebut berpotensi menekan belanja rutin. Hanya saja, berapa besar angka penghematannya, hingga kini belum bisa dipastikan.
Kepala Bidang Anggaran BKD Pacitan, Ardya Rossy Febyan Bollang, mengatakan pihaknya masih menunggu pola atau tren pelaksanaan WFH sebelum berani menghitung dampaknya terhadap anggaran.
“Untuk saat ini belum bisa dihitung, karena kita belum tahu trennya dan karena baru berlaku. Nanti bisa dibandingkan antara bulan ini dan bulan depan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, kebijakan WFH sendiri bukan berasal dari BKD, melainkan melalui edaran BKPSDM. Nantinya, instansi tersebut yang akan melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga kinerja pegawai.
“Edaran WFH itu kan dari BKPSDM. Setahu saya nanti akan dievaluasi dampaknya, baik terhadap kinerja kedinasan maupun efisiensi anggaran, khususnya belanja listrik, air, dan telepon,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, peluang penghematan sebenarnya cukup terbuka. Terutama pada pos belanja operasional kantor yang sifatnya rutin. Namun, tanpa data pembanding, angka pastinya masih sebatas perkiraan.
“Bisa dipastikan ada penurunan, tapi berapa signifikan atau tidak, kita belum punya data,” katanya.
Ia mencontohkan penggunaan listrik yang kemungkinan ikut turun selama WFH berjalan. Tidak semua ruangan kantor digunakan secara penuh seperti biasanya.
“Biasanya hari Jumat semua ruangan menyala, sekarang kemungkinan tidak penuh, jadi ada potensi penghematan,” imbuhnya.
Meski ada peluang efisiensi di belanja operasional, Ardya menegaskan kebijakan WFH tidak berdampak pada belanja pegawai. Hak ASN tetap dibayarkan penuh karena mereka tetap menjalankan tugas kedinasan, meski tidak selalu dari kantor.
“Kalau belanja pegawai tidak berpengaruh, karena tetap dianggap bekerja,” pungkasnya. (*)
