BeritaIDN, PACITAN – Kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan belum menunjukkan penghematan anggaran yang signifikan. Hingga akhir Mei 2026, Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan masih mengevaluasi dampaknya terhadap belanja operasional pemerintah.
Kepala BKD Pacitan, Deni Cahyantoro, mengatakan efisiensi anggaran belum bisa diukur secara sederhana hanya dengan membandingkan pengeluaran antarbulan. Sebab, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi biaya operasional, termasuk jumlah hari kerja efektif.
“Kalau dihitung secara kasar, yang menjalankan WFH itu hanya sekitar 25 persen atau sekitar 1.600 ASN. Karena guru dan rumah sakit tetap bekerja seperti biasa. Jadi kalau mau membandingkan harus melihat hari efektif kerja pada masing-masing bulan,” kata Deni, Jumat (30/5/2026).
Menurut Deni, kebijakan WFH tidak berlaku untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN). Sebagian besar pegawai di sektor pendidikan dan layanan kesehatan tetap bekerja normal, sehingga dampaknya terhadap pengeluaran daerah belum terlalu terasa.
BKD saat ini mengevaluasi sejumlah komponen belanja, mulai listrik, air, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas, hingga telepon kantor. Dari beberapa komponen tersebut, penghematan sementara baru terlihat pada penggunaan air.
“Yang paling signifikan mungkin hanya air karena memang tidak banyak digunakan di kantor. Kalau listrik justru saat kami melakukan laporan pada 4 Mei kemarin muncul anomali karena nilainya naik,” ujarnya.
Kenaikan tagihan listrik, kata dia, dipengaruhi sistem listrik prabayar yang digunakan sebagian besar kantor pemerintahan. Saat kebijakan WFH mulai berjalan pada April, sejumlah OPD membeli token listrik sekaligus untuk kebutuhan beberapa bulan.
“Kita WFH kan mulai April. Begitu April mereka membeli token listrik, otomatis nilainya tercatat pada bulan itu. Padahal token tersebut digunakan untuk beberapa bulan ke depan, sehingga terlihat seperti ada kenaikan,” jelasnya.
Data BKD mencatat pemakaian listrik pascabayar Maret yang dibayarkan April mencapai Rp326 juta. Sementara pemakaian April yang dibayarkan Mei meningkat menjadi Rp356 juta.
Meski demikian, Deni memperkirakan tagihan listrik periode Mei yang dibayarkan Juni berpotensi menurun karena banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama.
Berbeda dengan listrik, penggunaan air justru mengalami penurunan. Pemakaian Maret yang dibayarkan April tercatat Rp7,8 juta, sedangkan pemakaian April yang dibayarkan Mei turun menjadi Rp6,6 juta.
Pada komponen BBM kendaraan dinas, BKD mencatat penggunaan Maret mencapai Rp277 juta, turun menjadi Rp173 juta pada April, namun kembali naik menjadi Rp231 juta pada Mei.
“Kenaikan BBM ini masih kami analisis bersama OPD terkait. Bisa jadi karena adanya perjalanan dinas luar daerah yang meningkat. Kalau hanya kegiatan dalam kota biasanya tidak terlalu signifikan,” terang Deni.
BKD memastikan evaluasi kebijakan WFH akan terus dilakukan dalam beberapa bulan mendatang agar hasil penghitungan efisiensi benar-benar mencerminkan kondisi riil.
Jika nantinya ditemukan penghematan anggaran, dana tersebut tidak langsung digunakan pada tahun berjalan, melainkan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
“Kalau ada sisa anggaran tetap menjadi SiLPA di akhir tahun. Nanti penggunaannya pada tahun 2027. Intinya untuk menjaga cash flow pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)
