BeritaIDN, PACITAN – Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan mulai mengkaji rencana regrouping atau penggabungan 16 sekolah dasar (SD) sebagai lanjutan program penataan sekolah pada 2026.
Saat ini, proses masih berada pada tahap pendataan dan koordinasi sebelum penetapan sekolah yang akan digabung.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Wahyono, mengatakan rencana tersebut merupakan kelanjutan dari regrouping tahap pertama yang telah selesai dilaksanakan pada 2025.
“Untuk tahun ini kita juga ada rencana untuk regrouping beberapa sekolah lagi. Namun tahapannya sekarang masih di koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, baik lintas sektor maupun wilayah agar proses regrouping tidak menjadi hambatan di masyarakat,” kata Wahyono, Kamis (2/7/2026).
Pada tahap pertama, sebanyak 16 SD digabung menjadi delapan sekolah. Menurut Wahyono, seluruh sekolah hasil regrouping kini telah beroperasi.
“Regrouping yang dimulai pada tahun 2025 kemarin sudah terselesaikan. Sudah ada 16 sekolah menjadi delapan. Alhamdulillah sudah selesai dan sekarang sudah operasional dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, Dinas Pendidikan belum menetapkan sekolah yang akan masuk pada regrouping tahap berikutnya. Pendataan masih dilakukan untuk menentukan sekolah yang memenuhi kriteria.
“Kita masih pendataan, jadi belum bisa kami sampaikan berapa sekolah yang akan diregrouping. Konsep yang kita ajukan kurang lebih sama, sekitar 16 sekolah menjadi delapan sekolah,” jelasnya.
Wahyono menuturkan, penentuan sekolah yang diregrouping tidak hanya didasarkan pada sedikitnya jumlah peserta didik. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi demografi, potensi jumlah siswa pada tahun-tahun mendatang, serta akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.
Menurut dia, rendahnya jumlah siswa di sejumlah sekolah dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya berkurangnya pasangan usia subur di wilayah setempat sehingga jumlah anak usia sekolah ikut menurun.
“Faktor utamanya karena beberapa tahun terakhir siswa yang mendaftar memang tidak banyak dengan berbagai faktor. Salah satunya karena pasangan usia subur di wilayah tersebut memang tidak ada atau sangat sedikit,” katanya.
Namun, sekolah dengan jumlah siswa sedikit belum tentu akan digabung apabila masih memiliki potensi penambahan peserta didik pada tahun-tahun berikutnya.
“Bukan karena minim siswa saja. Walaupun siswanya minim, tetapi kalau potensi ke depan masih ada, tentu menjadi pertimbangan,” ujarnya.
Selain itu, aspek geografis juga menjadi perhatian. Pemerintah tidak akan menggabungkan sekolah apabila jarak tempuh menuju sekolah tujuan dinilai terlalu jauh dan berpotensi menghambat akses pendidikan.
“Kalau jarak tempuh dengan sekolah lain sangat jauh yang mengakibatkan ketika digabung justru berpengaruh terhadap anak tidak sekolah (ATS), maka itu tidak diajukan untuk regrouping,” terang Wahyono.
Ia menambahkan, kebijakan regrouping akan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, terutama dari sisi ekonomi keluarga dan kemudahan akses anak menuju sekolah.
“Kita lihat juga potensi ke depan siswanya seperti apa di wilayah itu. Jangan sampai setelah kita regrouping, ternyata menjadi hambatan bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun jarak anak untuk melanjutkan sekolah ke SD tersebut. Karena anak SD masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan orang tua,” jelasnya.
Wahyono mengungkapkan, regrouping tahap berikutnya diperkirakan menyasar kecamatan yang berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Sebagai informasi, regrouping pada 2025 dilakukan di Kecamatan Donorojo, Punung, Pacitan, dan Sudimoro.
“Dimungkinkan nanti untuk tahap berikutnya berada di luar kecamatan yang kemarin sudah diregrouping,” pungkasnya. (*)
