BeritaIDN, SURABAYA – Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait mutasi pendamping desa memantik reaksi keras dari kalangan Nahdliyin. Langkah kementerian yang kini dinakhodai Menteri Yandri Susanto tersebut dinilai sewenang-wenang dan mengabaikan asas profesionalisme serta manajerial.
Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU), Zulkarnain Mahmud, melontarkan kritik tajam atas masifnya pemindahan tugas pendamping desa ke lokasi yang sangat jauh dari domisili asal. Mantan Ketua Lakpesdam NU Kota Pasuruan ini memandang kebijakan tersebut telah bertransformasi menjadi bentuk diskriminasi nyata terhadap kader-kader NU di lapangan.
“Dahulu kita memiliki kenangan buruk tentang persekusi terhadap amaliyah NU, dengan narasi yang menyakitkan terhadap warga Nahdliyin. Tragedi itu kini terulang, bukan lagi melalui narasi, melainkan melalui perlakuan terhadap kader NU yang bertugas sebagai pendamping desa,” ujar Zulkarnain, Sabtu (11/9/2026).
Ia memperingatkan bahwa langkah Kemendes PDTT berpotensi mengorek kembali luka lama sejarah. Zulkarnain secara khusus mengutip istilah ukhuwah kusiriyah yang pernah dicetuskan oleh ulama karismatik NU, KH Abdul Wahab Chasbullah. Istilah itu merujuk pada kondisi di mana warga NU hanya dijadikan alat dan diperlakukan semena-mena layaknya kuda tunggangan oleh sang “kusir” pemegang kekuasaan.
Menyikapi polemik ini, Zulkarnain memberikan dukungan penuh atas langkah strategis Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Timur, H. Musyafa Safril, yang sebelumnya telah mengecam keras kebijakan mutasi Kemendes. Namun, ia mendesak agar perlawanan organisasi tidak berhenti pada taraf kecaman semata.
Ia memberikan ultimatum bahwa eskalasi gerakan akan dinaikkan jika kementerian yang terafiliasi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak segera menganulir kebijakannya.
“Apabila dalam beberapa hari ke depan belum ada kebijakan yang berpihak dari Kemendes, kami tegas mengusulkan agar PW GP Ansor Jawa Timur segera memutuskan sikap organisasi berupa gerakan politik konfrontasi terhadap Kemendes dan kekuatan politik mana pun yang mendukungnya,” tegas Zulkarnain.
Ia memastikan bahwa akar perlawanan terhadap ketidakadilan sudah tertanam kuat dalam kultur kaderisasi Ansor.
“Tidak perlu ragu. DNA gerakan konfrontasi GP Ansor masih tertanam dalam jiwa jutaan kadernya. Jika keputusan organisasi itu disahkan, seluruh kader siap cancut taliwondo (bersegera turun tangan) melawan kezaliman dalam segala aspek perjuangan,” pungkasnya. (*)
