Belum Ada Arahan Kemendagri, Pemkab Pacitan Belum Turunkan Foto Wapres Gibran

  • Bagikan
Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terpasang berpasangan dengan Presiden di ruangan Kepala Kantor Bakesbangpol Kabupaten Pacitan, Rabu (18/11/2026). (Foto: Heri/BeritaIDN)

BeritaIDN, PACITAN – Pemkab Pacitan belum menurunkan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD) lantaran masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Kabupaten Pacitan, Hesti Suteki, memastikan belum ada satu pun OPD yang melepas foto tersebut karena belum ada petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Belum ada. Kita di daerah belum ada imbauan sama sekali, masih menunggu dari Kemendagri,” ujar Hesti saat ditemui di kantornya, Rabu (18/11/2026).

Menurut Hesti, pemda tidak bisa mengambil langkah sepihak tanpa dasar keputusan maupun perintah yang jelas. Ia menilai penurunan maupun pemasangan foto pejabat negara harus mengikuti tahapan administratif yang sah, mulai dari proses pemilihan, penetapan, hingga pelantikan.

Baca juga :  Rehabilitasi ODGJ Warga Pacitan Kini Dialihkan ke Balai Milik Pemprov Jatim

“Kalau saya secara administratif, kita bicara timing, hari pemilihan, kemudian ada penetapan. Kan tidak langsung ada juga. Terus nanti ada perintah,” katanya.

Hesti menjelaskan, tata cara pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Dalam aturan tersebut, lambang negara ditempatkan di tengah atas serta lebih tinggi, sedangkan foto Presiden dan Wakil Presiden dipasang sejajar di bawahnya.

Secara administratif, pemasangan gambar resmi pejabat negara berkaitan langsung dengan waktu pelantikan dan terbitnya surat keputusan (SK) pengangkatan.

“Berdasarkan tahapan administratif, setelah pelantikan langsung bisa memasang gambar. Karena jabatan pejabat negara itu setelah dilantik menjadi pejabat publik. Setelah dilantik baru sah, sudah ada SK,” pungkasnya. (*)

Baca juga :  Mitigasi Pohon Rawan Tumbang Dilakukan Berkala, DLH Pacitan Akui Terbatas Alat
  • Bagikan