BeritaIDN, PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan mengalihkan layanan rehabilitasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ke balai milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kebijakan itu sekaligus mengakhiri kerja sama rehabilitasi dengan lembaga di Kabupaten Ponorogo yang selama ini menjadi rujukan.
Kepala Dinas Sosial Pacitan Heri Setijono mengatakan perubahan mekanisme tersebut dilakukan karena kapasitas balai rehabilitasi milik Pemerintah Provinsi kini dinilai lebih memadai dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
“Dulu ketika ada usulan rehabilitasi, kita ingin memasukkan ke provinsi, tetapi kuotanya penuh. Akhirnya dicari kerja sama dengan pihak lain,” kata Heri, Senin (29/6/2026).
Menurut dia, setelah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah kapasitas layanan rehabilitasi, usulan dari pemerintah daerah kini lebih mudah diterima.
“Kalau sekarang sudah lebih longgar. Insyaallah kalau ada usulan akan kita proses ke provinsi,” ujarnya.
Heri memastikan seluruh warga Pacitan yang sebelumnya menjalani rehabilitasi di Ponorogo sudah tidak lagi berada di lembaga tersebut. Sebagian telah dipulangkan kepada keluarga karena kondisinya membaik, sedangkan lainnya dipindahkan ke balai rehabilitasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ia menjelaskan, kewenangan Dinas Sosial hanya mencakup rehabilitasi sosial bagi penyandang gangguan jiwa yang telah siap menjalani proses pemulihan dan kembali berinteraksi dengan masyarakat. Adapun penanganan medis tetap menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.
“ODGJ itu sebenarnya ranah Dinas Kesehatan. Kami menangani rehabilitasinya, yaitu ketika mereka sudah siap untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat,” katanya.
Masyarakat yang ingin mengajukan rehabilitasi bagi anggota keluarganya, lanjut Heri, tetap dapat mengusulkan melalui mekanisme yang berlaku di Dinas Sosial.
Seluruh biaya rehabilitasi di balai milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditanggung pemerintah provinsi sehingga keluarga penerima manfaat tidak dikenai biaya.
Meski demikian, Dinas Sosial Pacitan belum menjelaskan skema alternatif yang akan ditempuh apabila kapasitas balai rehabilitasi milik Pemerintah Provinsi kembali penuh seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. (*)
