BeritaIDN, PACITAN – Ada wacana pencoblosan secara elektronik saat Pilkades Serentak 2027 di Kabupaten Pacitan rupanya masih abu-abu alias belum jelas.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pacitan, Sigit Dani Yulianto, menyampaikan bahwa jumlah desa yang akan mengikuti Pilkades Serentak 2027 sebanyak 101 desa.
“Ada 101 desa,” kata Sigit.
Meski demikian, tahapan Pilkades 2027 hingga saat ini belum dimulai. Pemkab Pacitan baru akan melakukan persiapan sekitar enam bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir.
“Kalau hari ini kita masih belum. Nanti kita akan melihat mulai per enam bulan sebelum akhir masa jabatan. Jadi, mungkin sekitar bulan Juni-Juli nanti akan kita mulai tahapan itu untuk yang 2027,” jelasnya.
Di sisi lain, pelaksanaan Pilkades 2027 berpeluang mengalami perubahan teknis. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemilihan Kepala Desa.
“Bisa jadi ada perubahan. Tapi secara substansi sebenarnya sama, cuma mungkin secara teknisnya yang terkait bagaimana proses tahapan itu mungkin berbeda. Tapi kalau secara substansi persyaratan, kemudian ini masih sama,” ungkapnya.
Disisi lain, saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan sistem e-voting pada Pilkades Serentak 2027, Sigit menyebut hal tersebut masih dalam tahap kajian. Menurutnya, penerapan sistem pemungutan suara elektronik memungkinkan dilakukan di Pacitan.
“E-voting itu sebenarnya memungkinkan, tapi pertimbangannya pada kemampuan anggaran, kemampuan SDM, dan kemampuan sumber daya yang lain. Termasuk efektivitas, apakah nanti ketika e-voting itu lebih efisien atau malah justru menjadi permasalahan, masih kita kaji,” terangnya.
Kajian tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan apakah sistem e-voting dapat diterapkan pada Pilkades 2027. Jika dinilai memungkinkan, penerapannya tidak menutup kemungkinan dilakukan secara terbatas terlebih dahulu sebagai proyek percontohan.
“Kita masih mengkaji apakah itu memungkinkan untuk dilaksanakan di 2027 atau tidak. Tetapi kalaupun nanti kita lakukan, mungkin ya kita bisa satu sampel dulu, satu untuk menggunakan ini,” katanya.
Mengenai kemungkinan penerapan di seluruh desa, Sigit menyebut keputusan tersebut masih bergantung pada hasil kajian. Pemkab Pacitan tidak akan memaksakan demi menghindari resiko.
“Nanti kita lihat kajiannya. Kalau nanti memungkinkan, tetap kita lihat. Kalaupun nanti terpaksa tidak ada, ya kita tidak akan memaksakan itu. Karena semuanya pasti ada plus minus,” tambahnya.
Secara teknis, mekanisme e-voting memiliki alur yang hampir sama dengan pemungutan suara konvensional. Perbedaannya terletak pada proses pemberian suara yang dilakukan melalui perangkat elektronik, bukan dengan mencoblos surat suara.
“E-voting itu mungkin kalau gambarannya, jadi nanti proses pemilihan itu hampir sama dengan yang konvensional ini, tapi nanti begitu selesai surat pencoblosan, tidak nyoblos, tapi nanti tinggal finger atau nyentuh,” jelasnya.
Sigit menjelaskan, mekanisme yang ditawarkan penyedia teknologi juga beragam. Ada sistem yang menggunakan undangan dengan barcode untuk dipindai pemilih sebelum mendapatkan akses ke perangkat pemungutan suara.
“Ada yang menggunakan undangan barcode, nanti di-scan itu langsung terbaca, dapat semacam kupon suara, nanti dia menuju bilik memilih di layar monitor. Ada yang seperti, ada yang menggunakan KTP,” paparnya.
Meski dinilai lebih cepat dalam proses pemungutan suara, Sigit menyebut penerapan e-voting belum tentu membuat seluruh rangkaian Pilkades menjadi lebih hemat dan efisien. Sebab, pelaksanaan Pilkades tidak hanya berkaitan dengan proses pemungutan suara di bilik.
“Kalau dari waktu memang efisien, tapi kalau dihitung dari anggaran lebih banyak. Tahapan dari awal sampai akhir itu belum tentu lebih efisien,” ujarnya.
Terkait penyediaan teknologi, Sigit mengatakan pelaksanaan e-voting dapat melibatkan pihak ketiga atau dilakukan secara swakelola oleh pemerintah daerah. Namun, hingga saat ini Kabupaten Pacitan belum memiliki penyedia atau vendor khusus untuk mendukung penerapan sistem tersebut.
“Ya, mungkin pihak ketiga atau menggunakan swakelola sendiri bisa,” katanya.
Sebagai bahan pertimbangan, Sigit mencontohkan Kabupaten Magetan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengembangkan aplikasi e-voting secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
“Kalau di Magetan itu ada yang gandeng Kominfo. Jadi, kebetulan ada sumber dayanya yang bisa, dia membikin aplikasi sendiri,” ungkapnya.
Dengan demikian, Pemkab Pacitan masih mengkaji sejumlah alternatif, baik menggunakan penyedia pihak ketiga maupun mengembangkan aplikasi sendiri. Pertimbangan kemampuan anggaran dan ketersediaan sumber daya menjadi bagian penting sebelum menentukan mekanisme yang akan digunakan pada Pilkades Serentak 2027.
“Kita sedang mengkaji dan nanti pakai yang mana atau mungkin membikin sendiri yang lebih efisien, segenap mempertimbangkan kemampuan anggarannya,” pungkas Sigit. (*)
