BeritaIDN, PACITAN – Gelombang pensiun guru besar-besaran yang melanda Kabupaten Pacitan memaksa pemerintah daerah dan legislatif memutar otak.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, tercatat 230 guru memasuki masa purnatugas sepanjang 2026.
Kondisi ini memicu krisis tenaga pendidik yang mengancam hak belajar siswa di ratusan sekolah.
Menyikapi krisis tersebut, Komisi II DPRD Pacitan memunculkan opsi memanfaatkan tenaga administrasi sekolah yang mengantongi ijazah Sertifikat Pendidik (Serdik) untuk turun ke kelas dan mengisi kekosongan formasi guru.
Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, mengungkapkan bahwa rasio ketersediaan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sejumlah sekolah sudah di tahap krusial. Saat ini, banyak sekolah terpaksa menggantungkan beban mengajar pada tenaga honorer.
“Ada sekolah yang PNS-nya kurang, sehingga honorer yang masuk di situ. Itu menjadi concern kita,” ujar Rudi, Jumat (13/11/2026).
Rudi menegaskan, legislatif akan segera menempuh langkah lobi ke Kementerian Pendidikan untuk mencari celah regulasi.
Tujuannya memastikan tenaga administrasi berserdik dapat dialokasikan secara legal untuk menambal kekurangan tenaga pendidik daerah.
“Insyaallah kita juga akan berupaya berkomunikasi dengan kementerian untuk mengupayakan bagaimana tenaga administrasi yang mempunyai ijazah Serdik ini bisa dialokasikan memenuhi kebutuhan guru. Mengingat ini kewenangan pusat, logikanya kita harus banyak-banyak berkoordinasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Rino Budi Santoso, mengonfirmasi bahwa wacana alih tugas tenaga administrasi tersebut sedang dimatangkan secara internal.
“Betul, kami sudah bicarakan. Dalam waktu dekat akan dikomunikasikan dengan KemenPAN-RB dan BKN,” tegas Rino.
Defisit guru di wilayah Pacitan memang bukan isapan jempol. Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan per November 2026, celah kekurangan tenaga pengajar menganga cukup lebar.
Di jenjang Sekolah Dasar (SD), Pacitan defisit 166 Guru Kelas, 47 Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), dan 274 Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). Sementara untuk jenjang SMP, kekurangan mencapai 114 guru.
Rino membeberkan, krisis ini merupakan akumulasi dari formasi rekrutmen yang tidak pernah terpenuhi 100 persen sejak tahun 2020.
Di sisi lain, sirkulasi kebutuhan guru terus bergerak akibat siklus pensiun, promosi kepala sekolah, pengangkatan pengawas, hingga mutasi jabatan.
Meski demikian, Rino memberikan catatan penting. Pemenuhan kebutuhan guru harus dilakukan secara presisi agar tidak melahirkan masalah baru di ekosistem pendidikan Pacitan.
“Kelas yang tidak ada gurunya pasti berdampak pada hak belajar siswa. Tetapi pengangkatan guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil justru akan memberikan peluang munculnya Guru Tidak Tetap (GTT) baru. Ini yang harus dicegah,” pungkasnya. (*)
