BeritaIDN, PACITAN – Angin segar buat warga Kabupaten Pacitan yang mendambakan akses jalan mulus.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan memproyeksikan alokasi anggaran jumbo sebesar Rp40 miliar lebih pada APBD 2027 khusus untuk menggembleng perbaikan infrastruktur jalan kabupaten.
Langkah ini diambil guna mengakselerasi penanganan sejumlah ruas jalan yang masih rusak dan dikeluhkan masyarakat secara bertahap.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pacitan, Muchamad Chusnul Faozi, mengungkapkan bahwa sektor jalan kabupaten resmi dipatok sebagai prioritas utama kebijakan Bupati Pacitan pada tahun mendatang.
“Prioritas Bupati pada 2027 adalah jalan kabupaten. Harapannya alokasi anggarannya minimal di kisaran Rp40 miliar lebih sebagaimana yang telah kami diskusikan. Namun, nanti tetap melalui pembahasan bersama DPRD,” jelas Chusnul Faozi, Senin (3/8/2026).
Chusnul menyebutkan, kepastian angka akhir dari pagu anggaran tersebut masih akan digodok matang bersama DPRD Pacitan dalam rangkaian penyusunan APBD 2027. Diharapkan skema ini sanggup menjawab kerinduan masyarakat akan fasilitas jalan yang memadai.
Tak cuma menyedot dana dari kantong daerah (APBD), Pemkab Pacitan juga gencar melancarkan ‘lobi tingkat tinggi’ ke pemerintah pusat guna menyuntikkan dana APBN untuk infrastruktur di wilayahnya.
Salah satu proyek vital yang terus diperjuangkan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur adalah pelurusan trase Jalan Pacitan–Ponorogo yang terkoneksi langsung dengan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
“Hingga saat ini kami masih terus berkomunikasi dengan kementerian. Dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur, usulan pelurusan trase jalan kembali kami sampaikan karena sebelumnya juga telah didukung kajian teknis,” paparnya.
Pemkab Pacitan sangat berharap usulan pelurusan trase yang menelan kajian teknis mendalam tersebut bisa segera diakomodasi menjadi program nasional.
Jika berhasil masuk daftar prioritas pusat, realisasi fisiknya diharapkan bisa mulai digarap beriringan dengan program penanganan jalan daerah.
“Kalau bisa terealisasi pada 2027 tentu kami bersyukur. Kalau pun 2028, yang terpenting usulan ini tetap menjadi perhatian pemerintah pusat,” pungkas Chuznul.
