BeritaIDN, PACITAN – Sekitar 65,5 hingga 69 hektare kawasan hutan negara di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, disiapkan untuk pembangunan markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 934/Satria Buwana Yudha (SBY).
Lahan untuk markas batalion yang diproyeksikan menampung sekitar 1.190 personel tersebut diambilkan dari kawasan hutan negara di Pacitan yang selama ini berada dalam pengelolaan Perum Perhutani.
Asisten Perhutani (Asper) BKPH Pacitan, Lindi Hantoko mengatakan, secara keseluruhan Kabupaten Pacitan tercatat memiliki kawasan hutan negara seluas 2.067 hektare.
Adapun luasan sekitar 65 hektare yang disiapkan untuk pembangunan markas Yonif TP 934/SBY tersebut hingga kini belum dikurangkan dari total luasan data Perhutani karena masih menunggu penataan batas fisik di lapangan.
“Ini masih total semuanya. Belum dihitung. Luasnya memang sudah ada, namun pemasangan patok dan sebagainya belum,” ungkap Lindi, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan markas batalion tersebut nantinya akan berdampak pada pengurangan luasan wilayah kelola Perhutani.
Meski demikian, proses peralihannya masih menunggu tahapan dan kebijakan resmi dari Kementerian Kehutanan, termasuk kepastian mengenai penyediaan lahan pengganti atas kawasan hutan negara yang digunakan.
“Ya, tinggal nanti menteri mengganti di mana, tinggal nanti di situ,” ujarnya.
Kelolaan Perhutani Pacitan Diproyeksikan Tinggal 87 Hektare
Di luar penyiapan lahan untuk markas Yonif TP 934/SBY, tata kelola kawasan hutan negara di Kabupaten Pacitan juga berpotensi mengalami perubahan besar menyusul kebijakan Kementerian Kehutanan.
Dari total 2.067 hektare hutan negara yang selama ini dikelola Perhutani, ke depan diproyeksikan hanya sekitar 87 hektare yang tetap berada dalam pengelolaan Perhutani Pacitan.
Adapun sebagian besar kawasan lainnya direncanakan beralih ke dalam pengelolaan Dinas Kehutanan melalui Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur wilayah Pacitan.
Lindi menjelaskan, rencana pembagian pengelolaan kawasan hutan tersebut masih dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah pusat dan belum terealisasi.
“Awalnya di kami itu ada 2.067 hektare. Tapi dengan adanya peraturan menteri tahun 2023, nanti kita tinggal sedikit. Untuk yang dikelola Perhutani Pacitan tinggal 87 hektare,” pungkasnya. (*)
