BeritaIDN, PACITAN – Komisi II DPRD Kabupaten Pacitan memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat.
Selain menekankan pentingnya pendampingan teknis konstruksi, dewan meminta Dinas Pendidikan memperhitungkan prospek keberlanjutan sekolah penerima bantuan.
Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko mengapresiasi kucuran anggaran DAK dari pemerintah pusat tersebut mengingat nilainya cukup besar dan tidak mungkin ditanggung sepenuhnya melalui APBD.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran di tingkat satuan pendidikan mulai jenjang TK, SD, hingga SMP menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan bendahara yang secara teknis belum tentu menguasai pekerjaan konstruksi.
“Saya yakin kalau kita bicara kepala sekolah dan bendahara, secara teknis penguasaan terkait dengan konstruksi juga belum paham banget. Jadi, mungkin pendampingan dan pengawasan itulah yang paling diutamakan,” ujar Rudi, Rabu (11/11/2026).
Mengenai pengawasan penggunaan anggaran, Rudi mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD bersama jajaran Kejaksaan dan Polres sebelumnya telah mengingatkan pihak sekolah agar mengelola dana tersebut secara akuntabel guna mencegah timbulnya persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
“Beberapa waktu kemarin kami bersama jajaran Kejaksaan dan Polres sudah mewanti-wanti, tolong anggaran dari pemerintah pusat ini sekecil apa pun harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti menimbulkan permasalahan di belakang yang notabene menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan bendahara,” tegasnya.
Di samping tertib administrasi dan konstruksi, Rudi meminta Dinas Pendidikan memfokuskan penyaluran DAK pada sekolah yang memiliki keberlanjutan jangka panjang, khususnya dalam mempertahankan jumlah siswa melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Ia menilai akan menjadi kerugian apabila sekolah yang telah mendapatkan bantuan ratusan juta hingga miliaran rupiah justru mandek dalam satu atau dua tahun ke depan.
“Jangan sampai setelah mendapatkan anggaran DAK ini, kelangsungan sekolah nanti berhenti. Logikanya kita juga akan ada kerugian dengan anggaran yang sekian miliar atau sekian ratus juta yang diupayakan Dinas Pendidikan, tapi dari satu sisi sekolah tersebut tidak bisa menjaga kelangsungan dari PPDB-nya,” jelasnya.
Untuk menjaga eksistensi tersebut, sekolah penerima bantuan dituntut meningkatkan inovasi dan kreativitas agar memiliki daya tarik di mata masyarakat.
“Harapan kami yang terpenting adalah setelah mendapatkan DAK ini, sekolah itu harus mempunyai inovasi, kreativitas, dan nilai jual sehingga para wali murid percaya terhadap sekolah itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rudi mendorong Dinas Pendidikan terus mengupayakan tambahan program revitalisasi dari pemerintah pusat bagi sekolah lain yang membutuhkan. Namun, ia menekankan agar pengajuan bantuan tidak hanya mengandalkan angka di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), melainkan disertai verifikasi faktual di lapangan.
“Ke depan, untuk Dinas Pendidikan kami mohon terus berupaya kepada pusat bagaimana lebih banyak lagi mendapatkan revitalisasi. Dengan catatan, walaupun itu masuk di Dapodik, tapi juga harus ada pendataan dan pengecekan kebenaran yang ada di lapangan,” pungkasnya. (*)
