BeritaIDN, PACITAN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menguji riwayat kepemilikan lahan pada ruas jalan provinsi di Desa Ngreco, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, menggunakan analisis dokumen Letter C. Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti tuntutan ganti rugi warga yang sempat memicu aksi pemblokiran jalan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan, penelusuran dokumen desa tersebut menjadi dasar utama pemerintah dalam menentukan langkah hukum dan kebijakan selanjutnya.
“Warga juga tabayun dengan saya. Kami sepakat untuk tidak memblokir jalan. Nah, kami menunggu hasil analisa Letter C dari warga ke kepala desa. Jadi memang ini masih PR,” kata Emil saat ditemui di Pacitan, Jumat (10/7/2026).
Emil menegaskan, dibukanya blokade jalan oleh warga beberapa waktu lalu bukan berarti persoalan klaim lahan telah selesai. Pemprov Jatim tetap berkewajiban melakukan validasi data administratif guna memastikan status tanah yang kini telah berubah menjadi ruang jalan publik.
Selain memeriksa Letter C, pihak Pemprov Jatim juga menjalin koordinasi dengan Polres Pacitan untuk melacak sejarah pelepasan lahan di masa lalu berdasarkan kesaksian warga.
“Saya juga mau diskusi sama Pak Kapolres. Sejauh mana ini, karena warga mengatakan, ‘Pak, tapi kan kenyataannya dulu itu ada rumah di sana, ada kegiatan warga yang kemudian akhirnya diserahkan untuk ruang jalan.’ Nah, itulah yang kemudian harus dibuktikan,” ujar Emil.
Menurut Emil, pembuktian objektif sangat penting dilakukan demi menjaga rasa keadilan. Pemerintah tidak ingin keputusan yang diambil nantinya memicu kecemburuan bagi warga di daerah lain yang sudah menghibahkan tanah mereka secara sukarela untuk pembangunan jalan.
“Harus ada satu solusi yang memberikan rasa keadilan bagi warga yang di situ maupun warga yang di tempat lain telah berpartisipasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur,” ucap Emil.
Guna mempercepat pencarian data, Emil memastikan koordinasi teknis akan terus berjalan secara sinergis antara Pemprov Jatim, Pemerintah Kabupaten Pacitan, dan jajaran Dinas Bina Marga wilayah setempat. (*)
