BeritaIDN, PACITAN – Nasib sebanyak 2.259 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan untuk beralih status menjadi penuh waktu masih abu-abu.
Selain belum adanya petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat, keterbatasan kemampuan fiskal daerah juga menjadi kendala tersendiri.
Sebelumnya, pemerintah pusat bersama DPR RI mewacanakan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Namun hingga kini, pemerintah daerah belum menerima payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pacitan, Ruly Dwi Angsono Budiarto mengatakan, wacana yang beredar tersebut belum diikuti dengan terbitnya regulasi teknis ke daerah.
“Sampai hari ini belum ada petunjuk teknisnya. Jadi, statement yang diberikan di media itu, daerah juga belum ada petunjuk apa pun. Biasanya nanti disusul dengan aturan. Nah, itu yang kita tunggu,” ujar Ruly, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan data BKPSDM, jumlah tenaga PPPK paruh waktu di Kabupaten Pacitan saat ini mencapai ribuan personel.
“Untuk tenaga paruh waktu Pacitan saat ini 2.259 orang,” ungkapnya.
Kendati jumlahnya cukup besar, BKPSDM Pacitan belum berani memberikan kepastian maupun penjelasan lebih jauh mengenai mekanisme pengangkatan menjadi penuh waktu.
Pihaknya memilih menunggu aturan resmi agar informasi yang diterima para pegawai dan masyarakat tidak bertolak belakang dengan ketetapan pemerintah pusat.
“Karena memang kebijakan dan aturannya juga belum ada. Nanti takutnya arah kebijakannya berbeda. Masyarakat mengharap ini, ternyata yang di aturan berbeda lagi,” jelasnya.
Di sisi lain, kapasitas anggaran daerah turut menjadi faktor penentu. Ruly menegaskan bahwa kondisi keuangan atau kemampuan fiskal Pemkab Pacitan saat ini belum memungkinkan untuk melakukan pengangkatan pegawai secara mandiri tanpa skema kebijakan dari pemerintah pusat.
“Yang jelas itu. Karena saat ini memang kita tidak memungkinkan untuk mengangkat pegawai karena kemampuan fiskal daerah. Jadi, yang hanya kita lakukan adalah menunggu kebijakan,” pungkasnya. (*)
