BeritaIDN, PACITAN – Harta kekayaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Khemal Pandu Pratikna, tercatat sebesar Rp2.094.960.000 dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025. Nilai tersebut turun sekitar Rp96,88 juta dibandingkan laporan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.191.845.000.
Data yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, aset terbesar yang dimiliki Khemal masih berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai total Rp2.295.610.000.
Sejumlah aset tersebut berada di Kabupaten Pacitan, di antaranya tanah dan bangunan seluas 480 meter persegi/600 meter persegi senilai Rp830,76 juta, tanah seluas 8.420 meter persegi senilai Rp156,8 juta, serta beberapa bidang tanah lainnya dengan nilai yang bervariasi.
Selain aset properti, Khemal juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp290 juta.
Kendaraan yang tercantum dalam laporan meliputi satu unit Mitsubishi Grand Max Pick Up tahun 2018, mobil Honda HR-V tahun 2021, serta sepeda motor Honda Scoopy tahun 2024.
Sementara itu, kas dan setara kas yang dimiliki tercatat mencapai Rp959.350.000. Adapun komponen harta bergerak lainnya, surat berharga, dan harta lainnya dilaporkan nihil.
Di sisi lain, Khemal masih memiliki kewajiban berupa utang sebesar Rp1.450.000.000. Meski nilainya cukup besar, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan laporan tahun 2024 yang mencapai Rp1.700.000.000.
Penurunan utang sebesar Rp250 juta itu turut memengaruhi struktur kekayaan bersih yang dilaporkan pada tahun 2025.
Berdasarkan data LHKPN, total harta yang dilaporkan Khemal sebelum dikurangi utang mencapai lebih dari Rp3,5 miliar. Setelah dikurangi kewajiban, nilai kekayaan bersihnya tercatat sebesar Rp2,09 miliar.
Khemal Pandu Pratikna sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan. Ia kemudian dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan pada Oktober 2025 dalam rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
Laporan harta kekayaan tersebut disampaikan kepada KPK pada 21 Maret 2026 dan dapat diakses melalui sistem LHKPN sebagai bagian dari kewajiban transparansi penyelenggara negara. (*)
